BANGKA SELATAN, CYBERTERKINI.COM – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pulau Bangka memicu keresahan di kalangan petani. Forum Masyarakat Petani Bangka Belitung (FORMAP Babel) mengharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga dan melindungi kesejahteraan petani.
Ketua FORMAP Babel, M. Syarif Hidayatullahyang akrab disapa Arif mengungkapkan hal tersebut saat ditemui di kebun sawit milik Alvi di Desa Permis, Sabtu (11/4/2026).
Ia menyebut, tidak sesuainya harga TBS saat ini tidak lagi disebabkan oleh faktor kualitas semata, melainkan karena kelebihan pasokan buah di tingkat pabrik.
“Dulu pihak pabrik selalu beralasan rendemen rendah. Maka kami dorong pemerintah untuk memperhatikan kualitas pupuk agar hasil petani meningkat. Tapi sekarang alasannya berubah, mereka mengaku kelebihan buah atau surplus TBS,” kata Arif.
Menurutnya, kondisi surplus tersebut menunjukkan bahwa produksi sawit rakyat di Bangka sebenarnya cukup baik. Namun, keterbatasan kapasitas pabrik pengolahan membuat pasokan tidak terserap maksimal sehingga berdampak pada harga kurang sesuai menurutnya.
“Ini sebenarnya potensi besar, tapi tidak diimbangi dengan jumlah pabrik. Akhirnya petani dirugikan. Pemerintah harus jemput bola, cari investor untuk membangun PKS baru,” tegasnya.
Selain itu, Arif juga menyoroti antrean panjang petani di sejumlah pabrik akibat keterbatasan daya tampung. Kondisi tersebut dinilai memperparah kerugian petani karena kualitas buah bisa menurun jika terlalu lama menunggu proses pengolahan.
Ia menegaskan, harga TBS yang layak bagi petani di Bangka seharusnya berada di atas Rp3.000 per kilogram. Angka tersebut dinilai lebih mencerminkan nilai ekonomi yang adil bagi petani sawit rakyat.
“Kalau harga yang pantas, ya di atas Rp3.000. Itu baru layak,” ujarnya.
Arif juga membandingkan harga TBS di Bangka dengan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun daerah lain di Sumatera. Ia menyebut harga di Belitung sudah mencapai di atas Rp3.000 per kilogram, bahkan di beberapa provinsi lain menyentuh Rp4.000.
“Ini yang jadi pertanyaan kami, kenapa bisa berbeda jauh? Padahal masih satu provinsi. Di daerah lain malah lebih tinggi,” katanya.
Lebih lanjut, FORMAP Babel mendorong pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang berpihak kepada petani, termasuk kebijakan hilirisasi produk sawit. Ia mengusulkan agar minimal 20 persen Crude Palm Oil (CPO) diolah menjadi produk turunan di dalam daerah.
“Hilirisasi ini penting agar ada nilai tambah di daerah. Ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya petani sawit,” jelasnya.
Arif menambahkan, sektor sawit memiliki peran besar dalam perputaran ekonomi daerah. Ia menyebut, di setiap kecamatan, peredaran uang dari hasil TBS bisa mencapai lebih dari Rp100 miliar.
“Kalau harga kurang sesuai, dampaknya langsung ke kesejahteraan masyarakat. Maka ini harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.
FORMAP Babel berharap pemerintah daerah hingga provinsi dapat segera mengambil langkah nyata, baik dalam menarik investasi pembangunan pabrik maupun menyusun kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga TBS.
“Yang penting petani tidak terus dirugikan, tidak antre panjang di pabrik, dan bisa mendapatkan harga yang layak seperti daerah lain,” tutup Arif.
