CyberTerkini.Com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Polres mengungkap 11 laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pengungkapan tersebut dilakukan dalam kurun waktu sekitar 14 hari sebagai tindak lanjut arahan Kapolri untuk membantu masyarakat mengatasi persoalan distribusi BBM bersubsidi, khususnya di tengah keluhan mengenai kelangkaan dan antrean di sejumlah wilayah.
Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Babel, Kombes Pol Dwi Agung Setiyono, dalam konferensi pers di Ditreskrimsus Polda Babel, Rabu (4/11/2026).
“Selama dua minggu berjalan, kita ada 11 laporan polisi yang bisa kita ungkap. Terdiri dari empat laporan polisi yang diungkap Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan tujuh laporan polisi yang masing-masing diungkap Polres jajaran,” ujar Dwi Agung.
Tujuh pengungkapan oleh Polres jajaran tersebut masing-masing berasal dari Polresta Pangkalpinang, Polres Bangka, Polres Bangka Tengah, Polres Bangka Selatan, Polres Bangka Barat, Polres Belitung dan Polres Belitung Timur.
Dari 11 laporan polisi tersebut, polisi menetapkan 17 orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sementara dari empat perkara yang ditangani Ditreskrimsus Polda Babel, polisi mengamankan delapan tersangka dengan total barang bukti sekitar 15.622 liter BBM bersubsidi.
Dwi Agung menjelaskan, salah satu perkara diungkap pada 27 Oktober 2026 di kawasan Jalan Padang Pasir, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.
Dalam perkara tersebut, seorang tersangka diduga melakukan pembelian BBM secara berulang di sejumlah SPBU. BBM jenis solar yang dibeli dengan harga sekitar Rp6.800 per liter kemudian dijual kembali dengan harga Rp12.000 per liter.
Kasus lainnya juga diungkap pada 27 Oktober 2026 di Jalan Pattimura, Desa Rebu, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Dalam perkara ini, polisi menetapkan tiga tersangka yang diduga berperan sebagai penampung dan pihak yang melakukan pembelian BBM bersubsidi.
Selain solar, polisi juga menemukan dugaan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite. Solar yang dibeli sekitar Rp6.800 per liter diduga dijual kembali Rp12.000 per liter, sedangkan Pertalite yang diperoleh dengan harga sekitar Rp10.000 dijual kembali sekitar Rp12.500 per liter.
Pengungkapan lainnya dilakukan di kawasan Kacang Pedang, Pangkalpinang, dan Jalan Lintas Timur Selindung.
Dalam perkara tersebut, polisi menemukan barang bukti dalam jumlah cukup besar, yakni sekitar 8.000 liter atau 8 ton BBM jenis Biosolar.
Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menduga terdapat pihak yang berperan sebagai agen, pembeli atau pengumpul BBM, serta pihak yang melakukan pembelian berulang.
Menurut Dwi Agung, modus yang ditemukan dalam perkara tersebut berbeda dengan kasus lainnya. BBM diduga diperoleh melalui SPBN yang seharusnya melayani kebutuhan masyarakat nelayan.
“Ini menjawab kemarin ada keluhan dari masyarakat, BBM kok susah di SPBN. Ternyata kita temukan BBM-nya sudah ditampung,” katanya.
Polisi menduga pelaku menggunakan kendaraan roda empat serta sejumlah barcode untuk melakukan pengisian secara berulang. Bahkan, terdapat dugaan perubahan nomor polisi kendaraan agar dapat kembali melakukan pengisian.
“Bagaimana barcode ini bisa dia miliki, sehingga nanti kita akan ungkap keterkaitan pihak-pihak dalam penyalahgunaan BBM ini,” tegasnya.
Selain BBM, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lain, di antaranya kendaraan yang diduga digunakan untuk membeli dan mengangkut BBM, serta sejumlah tandon atau tempat penampungan.
Polisi masih melakukan pendalaman mengenai alur distribusi BBM tersebut, termasuk dugaan adanya pihak lain yang menerima atau menampung BBM setelah dikumpulkan dari para pembeli.
“Dari pengerit-pengerit itu dikumpulkan, baru nanti didistribusikan atau ada pihak-pihak yang mendatangi. Ini masih dalam pendalaman dan kita masih melakukan pemeriksaan intensif,” jelas Dwi Agung.
Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori 5 atau Rp60 miliar.






