Pelatihan Jurnalisme Lingkungan, YKAN Bersama Jurnalis Babel Bedah Tantangan Restorasi Mangrove di Kota Kapur

Bangka, CyberTerkini.Com – Ekosistem mangrove di Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, menghadapi tekanan serius akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan monokultur serta ancaman aktivitas pertambangan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, keteguhan masyarakat lokal dalam menjaga wilayah pesisir menjadi kunci utama perlindungan lingkungan.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan lapangan yang menjadi rangkaian penutup kegiatan Pelatihan Jurnalisme Lingkungan, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini ikuti oleh sejumlah Jurnalis Bangka Belitung bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Diskominfo Bangka Tengah, Diskominfo Kabupaten Bangka, serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

A. Yoseph dari YKAN mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam pelestarian ekosistem pesisir ini adalah masifnya alih fungsi lahan mangrove menjadi perkebunan monokultur. Menurutnya, upaya pemulihan (restorasi) tidak sekadar menanam pohon baru, tetapi harus berfokus pada perbaikan ekosistem yang telah mengalami kerusakan secara menyeluruh.

Pandangan senada disampaikan oleh Konservasi Lapangan YKAN, Nicky Astrida. Ia menjelaskan, intervensi restorasi di lapangan kerap menghadapi kendala status lahan, mulai dari kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sudah dikuasai perorangan hingga alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi perkebunan.

“Restorasi itu tidak full menanam. Jadi kita memperbaiki ekosistem yang memang sudah rusak,” ujar Nicky.

Ia menambahkan, pengelolaan lahan yang sebagian besar berada di tangan perseorangan dengan kisaran dua hingga lima hektare per warga membutuhkan pendekatan persuasif. Sebelum melakukan intervensi, tim konservasi harus lebih dulu menempuh jalur survei dan komunikasi intensif dengan kepala desa serta pemilik lahan.

Selain persoalan alih fungsi lahan, bayang-bayang aktivitas pertambangan timah turut menjadi sorotan dalam kunjungan tersebut. Kendati demikian, Desa Kota Kapur menunjukkan ketahanan sosial yang kuat. Masyarakat setempat secara sadar menolak kehadiran tambang demi melindungi lingkungan pesisir mereka.

Seorang warga sekaligus anggota kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Wanamina Desa Kota Kapur menuturkan, kesadaran kolektif tersebut lahir dari ketergantungan hidup masyarakat pada sektor perikanan dan sumber daya alam pesisir. Warga dapat melihat secara langsung kontras antara wilayah mangrove yang terjaga dengan kawasan yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan.

“Masyarakat di Kota Kapur menolak penambangan karena mereka tahu fungsi kawasan ini. Mangrove memiliki banyak fungsi untuk menjaga ekosistem di dalamnya,” ujarnya.

Kerusakan ekosistem akibat tambang dinilai berdampak langsung terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan. Oleh karena itu, tidak hanya anggota kelompok HKm, masyarakat luas yang menggantungkan hidup dari laut dan sektor pertanian turut berkontribusi menjaga kelestarian mangrove sebagai pertahanan terakhir ruang hidup mereka.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *