Pangkalpinang, CyberTerkini.Com – Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Khotaman Barka, S.STP., M.Tr.IP, menyampaikan perkembangan rencana pembangunan Sekolah Rakyat program pendidikan gratis yang merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI. Program ini tertuang dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang salah satu indikatornya diarahkan melalui perluasan akses pendidikan.
Barka menjelaskan, sejumlah daerah di Indonesia telah menjalankan Sekolah Rakyat Rintisan, yaitu sekolah yang memanfaatkan gedung – gedung lama milik pemerintah daerah. Namun, Kota Pangkalpinang tidak memiliki bangunan yang memenuhi syarat sehingga harus mengajukan lahan baru untuk pembangunan sekolah.
“Karena tidak ada gedung lama yang bisa direkomendasikan, kita mengusulkan lahan kosong seluas 8 hektare. Ini luas yang paling ideal karena sesuai dengan DED dan prototipe dari Kementerian PUPR,” ujarnya, Jumat (12/12/25).
Lahan tersebut berada di kawasan Kemang Permata, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang. Menurut Barka, Pemkot sebelumnya sempat menawarkan lahan lain di belakang Lapas dengan luas lima hektare, namun bentuk lahannya tidak sesuai standar sehingga tidak bisa diajukan.
Saat ini, Pemkot telah menyelesaikan proses survei lokasi oleh Kementerian PUPR dan tengah mengurus Pertek BPN sebagai salah satu persyaratan administrasi. Setelah seluruh dokumen pendukung, termasuk sertifikat lahan, perizinan, amdal, Andalalin, dan land clearing yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dan pembangunan sekolah rakyat akan sepenuhnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
“Nanti ketika operasional sudah berjalan, itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Seluruh biaya pembangunan dan operasional ditanggung pusat,” jelasnya.
Barka menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berbasis boarding school (asrama) dan digratiskan sepenuhnya. Setiap siswa akan menerima fasilitas pendidikan yang lengkap, termasuk kebutuhan makan, pakaian, hingga laptop dengan skema satu siswa satu perangkat.
Terkait jadwal pelaksanaan, ia menyebut pembangunan belum dapat dimulai pada 2026 karena pemerintah pusat masih memprioritaskan daerah yang sudah memiliki sekolah rintisan. Kota Pangkalpinang menargetkan pembangunan dapat dimulai pada tahun 2027.
“Kita berharap tahun 2027 sudah mulai dibangun, setelah seluruh administrasi dan persyaratannya terpenuhi,” katanya.
Menurutnya, tantangan terbesar selama ini adalah ketersediaan lahan yang sesuai standar, namun hal tersebut telah teratasi setelah Pemkot menetapkan lahan 8 hektare di Kemang Permata sebagai lokasi final.
Lebih jauh, Barka menjelaskan bahwa sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin, yakni mereka yang berada pada desil 1 dan 2 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKS-N) yang dikeluarkan BPS.
“Desil 1 itu kategori paling miskin hingga miskin ekstrem. Desil 2 adalah kelompok miskin dan rentan miskin. Dua desil inilah sasaran pendidikan di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun sasaran pendidikan menggunakan desil 1 dan 2, kategori untuk bantuan sosial berbeda, yakni sampai desil 4 dan desil 5 untuk program PBI.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, Barka berharap akses pendidikan semakin terbuka bagi anak-anak dari keluarga miskin, sehingga misi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dapat dicapai. (Z@).
