Bangka Tengah, CyberTerkini.Com — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., memastikan dua keluarga berisiko stunting di Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, memperoleh penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Wihaji saat meninjau langsung kediaman dua keluarga berisiko stunting, Rabu (5/8/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap intervensi diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata keluarga.
Tidak hanya memantau kondisi anak, Menteri Wihaji juga melihat secara langsung keadaan ekonomi, pola pengasuhan, kesehatan anggota keluarga, keberlanjutan pendidikan anak, hingga kelayakan tempat tinggal.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji mendatangi kediaman keluarga Asmid dan Asri. Ia berdialog dengan kedua keluarga untuk mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi sekaligus mengoordinasikan langkah penanganan bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pihak terkait.
“Target kami adalah memastikan keluarga berisiko stunting benar-benar mendapatkan pendampingan. Ini perintah langsung Bapak Presiden agar keluarga yang membutuhkan segera kita bantu,” ujar Menteri Wihaji.
Pada keluarga Asmid, dukungan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar serta keberlanjutan pendidikan anak. Pemerintah juga akan memberikan bantuan sepeda dan memastikan anak dalam keluarga tersebut dapat terus bersekolah hingga jenjang sekolah menengah atas.
Perhatian khusus diberikan kepada keluarga Asri, seorang buruh tambang lepas yang mengalami kelumpuhan pada bagian tulang panggul akibat kecelakaan kerja. Kondisi tersebut membuat Asri tidak lagi dapat bekerja sehingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga sepenuhnya ditanggung oleh istrinya.
Istri Asri bekerja sebagai petugas kebersihan dengan penghasilan sekitar Rp50 ribu per hari. Selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia juga harus merawat suaminya dan mengasuh bayi mereka yang baru berusia tujuh bulan.
Ketika sang ibu bekerja, bayi tersebut diasuh oleh Asri yang memiliki keterbatasan untuk berjalan. Bayi lebih banyak berada di dalam ayunan hingga ibunya pulang sekitar pukul 12.00 WIB untuk kembali merawat dan membersihkannya.
Menteri Wihaji menilai kondisi keluarga tersebut memerlukan penanganan lintas sektor. Persoalan stunting, menurutnya, tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemberian makanan tambahan kepada anak.
“Dua keluarga ini memang masuk dalam kategori keluarga berisiko stunting. Ada bayi berusia tujuh bulan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, kami datang langsung untuk melakukan pengecekan,” katanya.
Penanganan keluarga berisiko stunting harus mencakup faktor-faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak, mulai dari kesehatan orang tua dan anak, kecukupan gizi, kondisi ekonomi, kualitas pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, hingga kelayakan rumah.
Melihat kondisi kesehatan Asri, Menteri Wihaji langsung berkoordinasi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. (H.C.) Hidayat Arsani, S.E., agar yang bersangkutan segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.
Gubernur Hidayat Arsani merespons dengan menyiapkan proses rujukan Asri ke Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penanganan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kondisi kesehatan dan tindakan medis yang diperlukan.
“Gubernur tadi langsung merespons dan akan merujuk bapaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan cepat. Negara harus hadir,” tegas Menteri Wihaji.
Selama Asri menjalani pemeriksaan dan perawatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN akan memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp5 juta untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama tiga bulan.
Bantuan tersebut diberikan agar istri Asri dapat mendampingi suaminya menjalani proses pengobatan tanpa terlalu terbebani oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, pengasuhan bayi akan dibantu oleh keluarga terdekat selama kedua orang tuanya menjalani proses penanganan.
Selain dukungan kesehatan dan biaya hidup, kedua keluarga tersebut juga direncanakan menerima bantuan pembangunan rumah layak huni senilai Rp50 juta.
Pembangunan rumah akan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah, Badan Amil Zakat Nasional, serta pihak-pihak terkait. Pendampingan lanjutan juga akan diberikan agar bantuan tidak berhenti pada penyelesaian kebutuhan sesaat, tetapi mampu memperbaiki ketahanan dan kemandirian keluarga.
Kunjungan Menteri Wihaji menegaskan bahwa intervensi terhadap keluarga berisiko stunting harus dilakukan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan menyentuh akar persoalan keluarga.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah kabupaten, lembaga sosial, dan mitra pembangunan, keluarga yang menghadapi kerentanan diharapkan memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, hunian yang layak, pengasuhan yang lebih baik, serta dukungan ekonomi dan pendidikan secara berkelanjutan.
