CyberTerkini.Com – Walikota Pangkalpinang, Saparudin, menekankan pentingnya deteksi dini, koordinasi, dan sinergi lintas sektor dalam mencegah serta menangani potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Kota Pangkalpinang Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Dalam sambutannya, Saparudin mengatakan, keberadaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial memiliki posisi yang sangat strategis. Tim tersebut tidak hanya dituntut mampu merespons ketika konflik terjadi, tetapi juga harus membangun sistem koordinasi yang efektif untuk membaca berbagai potensi permasalahan di masyarakat.
“Saya berharap seluruh unsur yang tergabung dalam tim ini dapat menjalankan perannya secara optimal, dengan mengedepankan koordinasi, komunikasi, sinergi, dan keterbukaan informasi,” ujarnya.
Menurutnya, setiap informasi mengenai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat harus disampaikan secara cepat kepada pihak-pihak berkepentingan. Dengan demikian, langkah penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Ia menjelaskan, sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang memiliki dinamika masyarakat yang beragam. Perbedaan latar belakang, kepentingan, serta perkembangan sosial dan ekonomi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang harus dikelola dengan baik.
Karena itu, Saparudin menilai pendekatan persuasif dan dialogis harus menjadi bagian penting dalam penanganan konflik sosial. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang dihadapi.
Sementara itu, pemerintah bersama seluruh unsur terkait harus mampu hadir sebagai fasilitator dan mediator untuk mencari penyelesaian yang adil serta dapat diterima semua pihak.
Saparudin juga mengingatkan pentingnya deteksi dini dan pemetaan potensi konflik. Menurutnya, pemerintah dan seluruh unsur terkait tidak boleh menunggu hingga persoalan membesar dan menjadi perhatian publik baru mengambil tindakan.
Ia mendorong agar koordinasi tidak hanya dilakukan melalui rapat formal, tetapi juga dibangun secara berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perangkat kewilayahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi perhatian. Pasalnya, informasi tidak benar, provokatif, maupun yang belum terverifikasi dapat dengan cepat memengaruhi persepsi masyarakat dan berpotensi memperbesar suatu persoalan.
“Oleh sebab itu, kecepatan dalam memperoleh informasi harus diimbangi dengan ketepatan dalam melakukan verifikasi dan menentukan langkah penanganan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap rapat koordinasi tersebut tidak sekadar menjadi forum penyampaian laporan dan informasi, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme koordinasi yang dapat diterapkan langsung di lapangan.
Melalui kegiatan tersebut, Saparudin berharap sinergi antarinstansi semakin kuat, persepsi dalam menghadapi potensi konflik semakin selaras, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial di Kota Pangkalpinang dapat berjalan lebih efektif.






