Bangka, CyberTerkini.Com — Ketersediaan alat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan bergantung pada ketepatan data persediaan. Karena itu, BKKBN Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung meminta pengelola program keluarga berencana (KB) di puskesmas meningkatkan disiplin pencatatan dan pelaporan stok agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yudi Rafani, mengatakan data persediaan yang tidak akurat dapat memicu dua persoalan sekaligus, yakni kekurangan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) serta penumpukan stok yang berujung kedaluwarsa.
“Data harus akurat. Kami khawatir Alokon yang kami dukung dan belanjakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat ingin menggunakan kontrasepsi, tetapi stoknya tidak ada. Kalau berlebihan, barang bisa kedaluwarsa dan uang rakyat menjadi mubazir,” kata Yudi.
Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi tingkat Kabupaten Bangka, Rabu (14/10/2026).
Yudi menjelaskan, akurasi laporan dari puskesmas menjadi salah satu dasar BKKBN dalam menghitung kebutuhan Alokon. Perencanaan kebutuhan untuk 2027 telah dilakukan pada September 2026. Oleh sebab itu, data stok dan pemakaian yang dilaporkan fasilitas pelayanan kesehatan harus mencerminkan kondisi sebenarnya.
Menurut dia, ketepatan perencanaan pengadaan tidak cukup hanya mengandalkan perhitungan kebutuhan. Data lapangan yang diperbarui secara berkala juga diperlukan agar jumlah dan jenis kontrasepsi yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Untuk mendukung hal tersebut, BKKBN kembali mengingatkan pengelola program KB mengenai penggunaan Sistem Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA). Melalui sistem ini, pengelola di fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan melakukan pencatatan dan pelaporan stok secara benar dan konsisten.
Forum tersebut sekaligus digunakan untuk mengevaluasi pemahaman pengelola mengenai tata cara penyimpanan, distribusi, pencatatan, dan pelaporan Alokon, termasuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Yudi menilai, berdasarkan hasil diskusi awal, tata kelola Alokon di Kabupaten Bangka secara umum sudah berjalan cukup baik. Meski demikian, beberapa puskesmas masih menghadapi keterbatasan tenaga pengelola, khususnya tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan farmasi.
Ia menyebut tenaga farmasi lebih ideal untuk menangani pengelolaan Alokon. Namun, apabila tenaga tersebut belum tersedia, petugas lain tetap dapat menjalankan tugas pengelolaan selama mengikuti standar dan prosedur yang berlaku.
Yudi juga meminta dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk memperkuat pembinaan dan memastikan pengelola program KB di puskesmas memiliki komitmen dalam melaporkan stok serta hasil pelayanan secara berkala.
Kegiatan ini diikuti 40 peserta yang terdiri atas unsur kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, OPDKB, Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), dan pengelola aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka.
Peserta lainnya berasal dari 13 fasilitas pelayanan kesehatan induk, 16 fasilitas pelayanan kesehatan jejaring, serta dua Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) peserta Kelas Ayah Teladan.
Penguatan tata kelola dan pelaporan tersebut diharapkan dapat membantu BKKBN memastikan distribusi Alokon lebih sesuai kebutuhan, menjaga kesinambungan pelayanan KB, serta menekan risiko pemborosan akibat pengelolaan persediaan yang tidak tepat.
